Sekda Dan Kaban Bappeda Kepulauan Sula Hadiri Rakor Sinkronisasi Program Kerja di Jatinangor 

REAKSIMU -Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara Basiludin Labesi mengatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Muhlis Soamole, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hi. Sahjuan Fatgehpon,  mengikuti kegiatan retret di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri RI ini dimulai sejak 26 Oktober 2025 hingga 29 Oktober 2025. Agenda ini melibatkan seluruh sekda dan kepala Bappeda se-Indonesia

“Selain menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, mengikuti retret ini juga sebagai bagian dari pembekalan intensif untuk sekda dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menyelaraskan visi dan program kerja agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat,” kata Basiludin kepada reaksimu, Senin (27/10/2025).

Basiludin mengungkapkan, Kemendagri juga akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemerintah daerah tahun 2025 di IPDN Jatinangor, di tanggal 26 sampai 29 Oktober 2025.

“Pesertanya terdiri dari sekda dan kepala Bappeda seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, dengan seluruh peserta sebanyak 1.104 orang,” lanjutnya.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari sejumlah kementerian dan badan. Di antaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi da Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Dan antara), Badan Gizi Nasional, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Kantor Staf Kepresidenan. (tim/red)