Serikat Mahasiswa Indonesia Soroti Dugaan Penyimpangan APBD-P Pulau Taliabu

REAKSIMU–Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara Sashabila Mus diduga menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2025.

Dugaan penyimpangan APBD-P tersebut mendapat kritikan dari seorang aktivis mahasiswa asal Pulau Taliabu, Muflihun Laguna.

Ia menyampaikan kritik keras terhadap dugaan bahwa APBD-P lebih banyak diarahkan untuk membiayai aktivitas Bupati Sashabila Mus, selama berada di Jakarta, bukan untuk kebutuhan mendesak masyarakat daerah. Persoalan ini menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus memberikan klarifikasi resmi.

“Jika benar APBD Perubahan hanya membiayai Bupati selama berada di Jakarta, maka ini adalah bentuk penyimpangan yang mencederai prinsip akuntabilitas publik. APBD bukan dompet pribadi pejabat,” ujar Muflihun Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Luwuk Banggai, Sulawesi tengah itu kepada wartawan Sabtu 6 Desember 2025.

Ia menekankan bahwa APBD Perubahan seharusnya diarahkan untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat, memperbaiki kualitas layanan publik, serta menyelesaikan persoalan pembangunan daerah, bukan untuk membiayai perjalanan atau aktivitas pejabat yang tidak memiliki urgensi jelas bagi kepentingan masyarakat.

Muflihun juga menyoroti tiga poin penting yang menurutnya harus segera menjadi perhatian publik dan lembaga berwenang, pertama transparansi anggaran, pemerintah daerah diminta membuka secara publik rincian penggunaan anggaran, termasuk besaran biaya perjalanan serta urgensi kegiatan Bupati di Jakarta,

Kedua DPRD diminta benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya menjadi lembaga formalitas yang menyetujui usulan eksekutif tanpa kajian kritis, ketiga jika terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran, aktivis mendesak lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh demi memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan keuangan daerah.

“Kami di SMI akan terus mengawal isu ini. Penggunaan APBD harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat, bukan untuk membiayai aktivitas pejabat yang tidak berdampak pada publik,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat Taliabu untuk tetap kritis dan aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah.

“Karena setiap rupiah dari APBD adalah amanah rakyat dan harus digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama,” pungkasnya. (fkn/red)