Muflihun Sebut Bupati Taliabu Tak Punya Tanggung Jawab atas Terbaliknya Mobil Pick Up di Gunung Sampe

REAKSIMU – Sebuah mobil pick up yang mengangkut 11 penumpang, termasuk seorang bayi berusia empat bulan, terbalik di Jalan Lintas Selatan, kawasan Gunung Sampe, Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Minggu (07/02/2026).

Kecelakaan terjadi saat kendaraan melaju dari Desa Kawalo menuju Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saat melintasi tanjakan, mobil bak terbuka itu diduga kehilangan keseimbangan hingga terbalik dan membuat seluruh penumpang mengalami kepanikan.

Meskipun peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Namun insiden ini mendapat sorotan tajam dari seorang aktifis asal Taliabu yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Luwuk Banggai, Selawesi Tengah, Muflihun Laguna, ia melontarkan kecaman keras terhadap Bupati Pulau Taliabu yang dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab moral maupun politik pasca peristiwa tersebut.

Hingga saat ini, menurutnya, bupati tidak pernah hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan penjelasan, empati, ataupun bentuk pertanggungjawaban apa pun kepada para korban maupun keluarga mereka.

“Absennya kepala daerah di tengah krisis kemanusiaan bukan sekadar soal ketidakhadiran fisik, tetapi merupakan cerminan nyata dari sistem kekuasaan yang dianggap menindas dan jauh dari nilai-nilai keadilan sosial,” tegasnya.

“Ketidakhadiran bupati hingga hari ini adalah bentuk kekejaman struktural. Ini bukan hanya soal etika kepemimpinan, tetapi bukti bahwa kekuasaan telah dipisahkan dari tanggung jawab terhadap rakyat,” sambungnya.

Muflihun, menilai bahwa kecelakaan ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk turun langsung, mendengar aspirasi korban, serta memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Namun yang terjadi justru membiarkan masyarakat menghadapi dampak tragedi tersebut tanpa pendampingan nyata.

Sikap itu, lanjut dia, memperkuat dugaan bahwa orientasi kekuasaan saat ini lebih mengutamakan citra, stabilitas politik, dan kepentingan elite ketimbang keselamatan rakyat.

“Ini adalah wajah asli kekuasaan yang anti-rakyat. Ketika rakyat menderita, pemimpin memilih bersembunyi di balik birokrasi dan aparat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kasus ini bukanlah satu-satunya pola serupa kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana pejabat publik sering kali lepas tangan ketika tragedi menimpa masyarakat, menyerahkan penanganan pada proses administratif yang berlarut-larut tanpa empati maupun keadilan substantif.

Dalam konteks internasional, Muflihun, membandingkan situasi ini dengan standar kepemimpinan di sejumlah negara yang menuntut pejabat publik hadir langsung atau bahkan mundur ketika gagal melindungi warga.

“Di banyak negara, kegagalan melindungi warga adalah alasan cukup bagi seorang pejabat untuk mundur. Namun di Indonesia, pelanggaran moral justru dinormalisasi,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah pusat dan lembaga pengawas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan daerah di Pulau Taliabu. Dia menilai bahwa diamnya penguasa merupakan bentuk kekerasan simbolik terhadap rakyat, dan pembiaran atas sikap seperti ini hanya akan memperpanjang rantai penindasan struktural.

“Mahasiswa tidak akan diam. Kami berdiri bersama rakyat, melawan sistem yang menormalisasi kekejaman dan pengabaian terhadap nyawa manusia,” pungkasnya. (fkn/red)