Politik

REAKSIMU– Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara, Budiman L Mayabubun semprot keputusan Bupati Salsabila Widya L Mus atas pemangkasan upah 11 orang tenaga pengawas kebersihan. Betapa tidak, sebanyak 11 orang tenaga pengawas kebersihan, namun hanya 3 orang yang dianggarkan. Sedangkan delapan petugas lainnya dibiarkan tanpa kepastian, meski seluruhnya telah bekerja penuh sejak […]

REAKSIMU– Polemik anggaran kembali mencuat dalam pembahasan dokumen KUA-PPAS 2026, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara, kembali membuat publik geleng kepala setelah anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), ternyata tidak dianggarkan sama sekali. Kondisi ini membuat situasi kepemimpinan desa yang sudah memprihatinkan, menjadi semakin rumit. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. […]

REAKSIMU– Sungguh miris, terdapat sebanyak 63 Kepala Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara, masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa hingga dua periode masa kepemimpinan Bupati. Berdasarkan data yang dihimpun media ini, menyebutkan 63 desa ini dijabat pelaksana tugas sejak bulan Oktober tahun 2023 di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Aliong […]

REAKSIMU – Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Daerah DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi menyampaikan hasil penelusuran terkait penggunaan pinjaman daerah sebesar Rp 115 miliar kepada Bank Maluku-Malut pada tahun 2022 lalu. Penyampaian ini dilakukan pada hari terakhir masa kerja Pansus setelah mendapat perpanjangan waktu hingga 27 November 2025. Anggota Pansus Pinjaman Daerah DPRD Pulau […]

REAKSIMU– Fraksi Perjuangan dan Kebangkitan Demokrasi (PKD), DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara menyoroti isi dokumen RPJMD dan mengingatkan Pemkab tidak mengulangi kebiasaan mengulur waktu penyampaian Dokumen ke DPRD. Juru bicara Fraksi PKD DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun dalam pandangannya menyampaikan, RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tetapi kontrak sosial antara pemerintah daerah dengan […]

REAKSIMU– Fraksi Gerakan kebangkitan keadilan rakyat (GK2RD) DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, menemukan inkonsistensi fundamental antara tujuan pembangunan daerah (visi/misi) dengan program dan target kinerja terukur yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD. Juru bicara Fraksi Gerakan kebangkitan keadilan rakyat, Suratman Bahrudin dalam pandangan fraksinya mengkritisi isi dokumen RPJMD mulai pada sektor ekonomi biru dan […]

REAKSIMU– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Budiman L. Mayabubun, mengusulkan bahwa anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) wajib dianggarkan dalam APBD Tahun 2026. Hal ini merupakan perintah langsung dari regulasi yang berlaku dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menjelaskan, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam […]

REAKSIMU– Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara, Sashabila Widya Mus dituding gagal membangun daerah, dan tidak serius dalam menjalankan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam APBD tahun berjalan. Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, mengungkapkan bahwa,.realisasi pembangunan infrastruktur tahun ini nyaris tidak terlihat. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah dalam […]

REAKSIMU– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang berlangsung di ruang rapat komisi III, Kamis (30/10/2025). Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, menyampaikan bahwa, RDP ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dari beberapa […]

REAKSIMU– Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara di desak segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pulau Taliabu, Nining Hasnita Hasan mengungkapkan, Kabupaten Pulau Taliabu kini menghadapi krisis administratif serius. Betapa tidak, dokumen KUA-PPAS yang menjadi dasar pembahasan APBD belum diserahkan […]