Budiman: Birokrasi di Bawah Sekda Amburadul, Jangan Ikut Campuri Sikap Fraksi PKD

REAKSIMU– Anggota DPRD menyoroti keras kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai belum mampu membenahi tata kelola birokrasi, namun justru terkesan ikut mencampuri sikap politik fraksi di DPRD.

Menanggapi pernyataan Sekda Pulau Taliabu, Hayatuddin Fataruba kepada media ini, Selasa (07/04/2026). Budiman L. Mayabubun menegaskan, tugas utama Sekda adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta mengoordinasikan perangkat daerah, bukan masuk ke ranah politik legislatif.

“Birokrasi di bawah kendali Sekda saja masih amburadul, banyak persoalan tata kelola yang belum diselesaikan. Jangan kemudian ikut campuri sikap fraksi, itu bukan domainnya,” tegas Budiman.

Ia menilai, keterlibatan Sekda dalam menyikapi atau mempengaruhi posisi fraksi di DPRD berpotensi melanggar prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk pada ketentuan Undang-Undangan tentang Aparatur Sipil Negara, ASN wajib menjaga netralitas dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh politik.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (yang kini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS), ditegaskan larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada keberpihakan politik praktis.
Menurut Budiman, sikap fraksi merupakan bagian dari mekanisme internal DPRD yang tidak bisa diintervensi oleh pihak eksekutif, termasuk Sekda.

“Fraksi itu alat kelengkapan DPRD yang bekerja berdasarkan garis politik partai. Sekda tidak punya kewenangan untuk mengarahkan atau mempengaruhi sikap fraksi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah harus tetap dijaga tanpa intervensi, agar prinsip checks and balances berjalan sebagaimana mestinya.

“Coba lihat saat Menjabat Sekda, makin bobrok itu pengelolaan birokrasi, kan juga jabat BKPSDMA,”cecarnya.

Budiman mendesak agar Sekda lebih fokus membenahi persoalan birokrasi yang hingga saat ini dinilai masih bermasalah, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga kedisiplinan aparatur.

“Perbaiki dulu birokrasi yang jadi tanggung jawabnya. Jangan sampai publik melihat ada upaya mencampuradukkan fungsi eksekutif dan legislatif,” pungkasnya (fkn/red)